Rantang Meikarta

Sebuah guyonan lawas dengan kawan-kawan, “ati-ati lho rek, ojok sampek kene-kene iki kebagian ngeterno rantangan ke tahanan KPK, … “, sebuah guyonan satir yang saling mengingatkan agar kami-kami yang menginginkan Indonesia lebih baik salah satunya dengan berteriak anti korupsi, agar di kemudian hari tidak terlarut dalam pusaran bahaya laten korupsi. Rupanya guyonan itu terjadi beneran. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Berita penangkapan kasus suap perijinan Meikarta yang baru saya ketahui Selasa (16/10) pagi, rupanya melibatkan seorang kawan baik, Fitradjaja Purnama. Lanjutkan membaca “Rantang Meikarta”

Seputar OTT

Kabar (tak) mengejutkan kembali datang dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kamis (26/1) kemarin, di laman resminya (bisa baca di sini) KPK mengumumkan keempat tersangka kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditangkap. Satu hakim, satu perantara serta sang penyuap dan  sekretarisnya. Lembaga MK tempat yang mulia hakim yang ditersangkakan, pun bereaksi keesokan harinya dengan membentuk Majelis Kehormatan MK dan membebastugaskan sang hakim tersangka (bisa baca di sini).

Sontak segera riuh. Teori konspirasi pun bertebaran di sana sini. Lanjutkan membaca “Seputar OTT”

Agatha Retnosari: Politik Jalan Sunyi

Seumur-umur nge-blog, belum sekalipun saya membuat postingan yang bersifat wawancara. Baru kepikiran sekarang.Itu pun bukan wawancara bertemu empat mata, melainkan wawancara dengan memanfaatkan fasilitas chatting via WhatsApp. Meskipun secara teknis mudah, yang agak sulit adalah menyesuaikan waktu karena bagi saya wawancara sebaiknya sejak awal telah dikondisikan pada suatu waktu yang diperjanjikan dan subyek wawancara sudah memahami bahwa chatting tersebut akan saya publish di blog ini.

Untuk wawancara yang pertama ini, adalah seorang kawan, Agatha Eka Puspita Retnosari, nama lengkapnya. Iik, begitu kami biasa memangilnya, dan ia menuliskan namanya sebagai calon legislatif DPRD Jatim, daerah pemilihan (dapil) Surabaya-Sidoarjo, dari Partai PDI Perjuangan (PDIP) nomer urut 3, dengan menggunakan nama yang lebih singkat: Agatha Retnosari. Lanjutkan membaca “Agatha Retnosari: Politik Jalan Sunyi”

Bahaya Laten Korupsi

bahaya laten korupsi

Di sebuah acara, saya memperoleh sticker sebagaimana gambar di atas. Saya lupa kapan persisnya, ehm … , kira-kira tahun 2010-an lah.

Versi lain dari sticker ini sila mampir ke sini. Menggunakan jargon yang sama tapi berbeda desain dan warna dasar.

Saya suka sticker itu.  Idealnya sih ditempelkan di kendaraan, sebagai iklan berjalan bagi gerakan anti korupsi. Tapi atas kualitas pembuatannya, saya tak yakin sticker itu bakal awet di tengah panas dan air hujan, dan jadilah saya memilih menyimpannya di bawah kaca tipis di atas meja kerja saya daripada menempelkannya, supaya tetap awet sebagai pengingat bagi saya pribadi. Lanjutkan membaca “Bahaya Laten Korupsi”

Perantara

Pernahkah menjumpai iklan yang kira-kira bunyinya seperti ini: “Dijual Tanpa Perantara”? Tak asing bukan? Baik di media iklan baris ataupun juga tertempel langsung di pagar rumah yang hendak dijual.

Mengapa ada iklan semacam itu? Rasanya sih karena alasan si pemilik barang tidak berkeinginan berhubungan dengan si perantara. Ada dua hal biasanya: satu, lebih ribet urusannya, serta alasan kedua, si pemilik barang tidak berkeinginan untuk mengakomodasi biaya si perantara baik dengan cara menaikkan harga barang yang menyebabkan harga tidak kompetitif ataupun juga dengan cara mengurangi keuntungan si pemilik.

Wajarkah pemikiran si pemilik barang sebagaimana di atas? Jika wajar, berarti apakah salah keberadaan si perantara?

Lanjutkan membaca “Perantara”

Kemana Uang Tilang Melayang?

Pernahkah Anda merasa tidak ikhlas saat membayar tilang? Seperti perasaan terpaksa memberikan sejumlah uang karena serasa dipalak ‘oknum’  polisi lalu lintas (OKNUM – istilah yang sangat dipopulerkan rezim Orde Baru, semacam pembenaran bahwa sebuah kesalahan oleh seseorang anggota institusi tertentu tidaklah mewakili kesalahan institusi tersebut)?

Atau memang sengaja “berdamai mengambil jalan pintas” daripada menunggu sidang dan kemudian membayar denda sesuai putusan sidang? Atau barangkali pernah menitipkan sejumlah uang denda tilang tersebut melalui rekening bank yang ditunjuk (saat ini adalah rekening BRI)?

Atau kalaupun Anda ditilang, Anda termasuk orang yang tak pernah takut sedikitpun untuk mengeluarkan sepeser uang karena tahu ada seseorang yang bakal menyelesaikannya? Atau bisa juga justru Anda termasuk pengendara yang sama sekali tak pernah berurusan dengan tilang, entah saking jagonya menghindari polisi atau malah yang di sisi ekstrem lainnya, Anda adalah seorang pengendara yang tertib?

Apapun pengalaman pribadi Anda dengan dunia tilang-menilang, pernahkah terbersit, kemana uang denda tilang itu seharusnya dan diperuntukkan untuk apa?

***

Dari terbersit, saya kemudian ingin tahu, karena selama ini juga tidak pernah menyadari kemana uang tilang itu melayang. Saya bisa memahami bahwa tilang adalah bagian dari penindakan yang berujung ke efek jera, tetapi kemanakah uang itu kemudian terkumpul. Apakah dipakai untuk peningkatan kualitas lalu lintas dan angkutan jalan, ataukah dipakai sebagai kesejahteraan penindak, atau ada kemungkinan lain.

Lantas akhirnya saya mencoba membaca UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Memang pada bagian ketentuan umum yang memuat definisi-definisi, hanya ada “dana preservasi jalan” yang terkait dengan uang. Itupun bukan terkait dengan uang tilang.

Kalau soal besaran denda memang banyak disebut. Misalnya di bab keduapuluh, banyak besaran yang disebutkan. Pengendara kendaraan umum tidak masuk terminal yang ditentukan ijin trayek denda 250 ribu rupiah. Juga tentang pengendara yang kendaraannya tidak dilengkapi dengan ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda dan P3K, kena denda sebesar 250 ribu rupiah. Tidak memiliki SIM denda sejuta. Tidak memeliki peralatan spion, klakson, lampu utama, lampu penunjuk arah, speedometer, knalpot serta kedalaman alur ban yang memenuhi spesifikasi teknis, denda sebesar 250 ribu rupiah. Dan lain sebagainya (mungkin perlu dibikin posting khusus, hehe)

Tapi kemana uang denda itu bermuara? Apakah sama dengan denda pada tindakan pidana umum lainnya? Apakah termasuk pendapatan negara bukan pajak? Apakah juga diaudit? Oleh siapa?

***

Pertanyaan saya tak terjawab hanya dengan membaca undang-undang lalu lintas itu hingga bagian penjelasannya. Mungkin juga pertanyaan itu adalah pertanyaan konyol, karena para ahli hukum dan juga keuangan negara, pasti bisa menjawabnya.

Tetapi saya kemudian mempunyai pertanyaan sederhana. Sesederhana dinyatakan pada pasal awal undang-undang tersebut bahwa undang-undang ini diselenggarakan dengan asas transparan dan akuntabel.

Yaitu: tidakkah penyelenggara lalu lintas berkehendak untuk mengumumkan pendapatan denda tilang secara transparan kepada masyarakat? Atau bila memang kemudian diatur melalui rekening BRI untuk uang denda yang dititipkan (slip biru), tidakkah rekening BRI (rekening tunggal yang bersifat nasional) tersebut diumumkan ke khalayak? Jika iya, bukankah pelanggar tindak pidana lalu lintas bisa membayar denda tilang via ATM dengan mentransfer ke rekening yang dimaksud. Lebih singkat dan ringkas dan juga bisa meminimalkan kebocoran-kebocoran atas denda tilang tersebut.

Atau, keinginan saya tersebut tidaklah sesederhana itu? Entahlah.

[kkpp, 22.06.2011]

Keping Terkait:

Lampu Merah

Sila mampir juga ke:

Slip Tilang Biru

Ini Dia Surat Tilang Elektronik

Nyasarudin

Masih ingat tentang lagu Udin Sedunia yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Sualuddin, pemuda asal Lombok yang populer menyusul kepopuleran Sinta dan Jojo karena keberadaan situs YouTube?

Jika tidak, berikut adalah liriknya:

ni lagu tentang sebuah nama.. 
kata orang udin nama kampungan 
jadi lagu enak juga didengar 
kalau gak percaya, simak dengan seksama 

udin yang pertama, namanya awaludin 
udin yang suka di kamar, namanya kamarudin 
udin yang hidup di jalanan, namanya jalaludin 
udin penggembala, namanya sapiudin 

moooo…

udin udin, namamu norak tapi terkenal 
udin udin, walaupun norak banyak yang suka hahahaha.. 

udin yang sering ke masjid, namanya alimudin 
udin yang rajin berdoa, namanya aminudin 
udin yang agak stress, namanya sarapudin 
udin yang tidak stress, namanya sadarudin 

udin udin, namamu norak tapi terkenal 
udin udin, walaupun norak banyak yang suka hahahaha.. 

udin yang penjual nasi, namanya nashirudin 
udin yang suka ke wc, namanya tahirudin 
udin yang suka telepon, namanya hapipudin 
udin yang jadi teroris, namanya noordin m top! 

udin udin, namamu norak tapi terkenal 
udin udin, walaupun norak banyak yang sukahahahaha.. 

udin yang terakhir, namanya akhirudin

[Udin Sedunia dipopulerkan oleh  Sualuddin]

Liriknya lucu dan dibawakan dengan kocak. Kira-kira populer di awal bulan Maret tahun ini, bahkan sempat diundang live di panggung musik salah satu televisi nasional. Meski demikian, lagu ini sempat dilarang dengan alasan melanggar estetika karena memperolok orang lain. Lebih lengkapnya baca di sini.

Sebuah kebetulan pula, tiga bulan kemudian, ada beberapa kasus besar yang menjadi perhatian khalayak dan menjadi headline media massa nasional yang menyangkut Udin lainnya. Pertama, adalah kisah tentang Muhammad Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat yang diberhentikan karena diduga terlibat dalam kasus suap, dan kini kabur (atau ‘dikaburkan’) ke negeri tetangga yang sering jadi jujugan tempat pelarian. Udin yang kedua adalah Syarifuddin, seorang hakim yang ditangkap KPK di kediamannya (1/6) karena diduga menerima uang suap atas penanganan sebuah perkara pailitnya sebuah perusahaan.

Keduanya memang masih dugaan. Bukankah selama ini kita senantiasa mendengungkan bahwa kita adalah negara hukum serta menganut azas praduga tak bersalah? Selama belum ada putusan mengikat dari segi hukum, maka selamanya pula kita menduga-duga.

Tetapi seandainya proses hukum itu berjalan penuh rekayasa, jangan salahkan khalayak bila menikmatinya sebagai sebuah kelucuan, sebagaimana menikmati lucunya lagu Udin Sedunia. Bukankah kedua kasus menyangkut dua Udin di atas adalah kasus-kasus yang sering mewakili wajah bopeng korupsi negeri ini, kisah bobroknya politisi ramai-ramai merampok anggaran negara, kisah bobroknya pengadil yang tak adil karena godaan harta? Kemana ending-nya, khalayak bisa menebak: ketawa atas olok-olok atau marah atas olok-olok yang sama.

Seorang kawan di akun twitter-nya sempat menulis:

Bendahara PD yg lagi bingung di singapore namanya nyasarudin

Anda memilih yang mana atas kedua kasus dua Udin di atas: ketawa apa prihatin? Kalau ketawa, jadilah Anda bernama Tawauddin. Kalau prihatin, jadilah Anda bernama Prihatinuddin.

Ah, Udin … Udin ….

[kkpp, 03.06.2011]

Keping Terkait:

Tembak Saja! 

Alangkah (nggak) Lucunya Negeri Ini

Sila mampir juga ke:

– Testimoni Nazaruddin Di-“Posting” di Indonesia 

– Ini Perkara yang Divonis Bebas Hakim S