Nambangan dan Kenjeran: Suatu Senja

Gara-gara pengin nyobain sendiri bagaimana beda penggunaan lensa biasa dengan lensa berfilter, jadilah senja itu (11/7) kami meluncur ke pantai timur Surabaya.

Suasana benar-benar lengang. Hanya beberapa pasangan yang ‘menghiasi’ pantai Kenjeran yang tampak tak terawat. Sepertinya sentuhan Walikota Tri Rismaharini, yang telah teruji menyulap beberapa sudut kota Surabaya yang lusuh menjadi hijau dan indah, kali ini tak terlihat.

Gerbang

Lantas kami melanjutkan ke sisi utara dari pantai Kenjeran menuju pantai Nambangan.

Berbeda dengan pantai Kenjeran yang konon pernah ditangani secara serius, pantai ini sama sekali belum pernah. Pantai berbatasan dengan tanggul batu yang mecegah ancaman abrasi dan banjir pasang. Dari pantai ini, pengunjung bisa menikmati keindahan jembatan Suramadu di kejauhan. Apalagi malam, kerlap-kerlipnya sungguh memukau. Sayang, kali ini saya tak membawa tripod.

Pada hari terang, pengunjung bisa menyewa perahu. Beberapa bulan yang lalu sih saya sewa seratus ribu hingga hingga ke sisi bawah jembatan Suramadu.

Beda dengan kunjungan sebelumnya, saya cukup kaget. Jalan Nambangan yang sempit sudah jadi dua jalur.

Lengang

Malam kian gelap. Tanpa tripod, rasanya harus berbesar hati pulang tanpa foto jembatan Suramadu yang menantang. Niat semula kan memang nyoba filter, bukan tripod, hehehe.

Mudah-mudahan, di kunjungan berikutnya ada perubahan signifikan di dua potensi di sisi timur Surabaya yang nyaris gratisan itu.

[kkpp, 15.07.2011]

Keping terkait:

Senja

Walikota Risma Lolos dari Rencana Skak Mat

Seseorang kawan kantor menyentil nama saya di milis alumni, pada sebuah thread tentang kondisi perpolitikan Surabaya belakangan ini. Bagaimanapun Walikota Surabaya saat ini adalah alumni kami, begitu halnya beberapa anggota dewan juga sosok yang kami kenal. Tak heran, bahasan tersebut hinggap di milis alumni ITS terbesar.

Sentilan itu tiba-tiba mengingatkan saya pada sebuah masa, beberapa bulan yang lalu.

Menjelang pertengahan 2010, Surabaya dalam masa pemilihan mencari walikotanya. Dalam sebuah obrolan ringan dengan kawan-kawan di kantor, kami mendiskusikan beberapa skenario dari analisa gathuk mathuk Tentunya seputar peluang siapa yang bakal memimpin Surabaya dan bagaimana kemudian masa depan Surabaya dipertaruhkan.

Pada waktu itu ada lima bakal calon (baca juga: Pilwali Surabaya 2010: Milik Petahana) yang kemudian memunculkan pasangan terpilih dari calon yang diusung oleh Partai PDIP, Tri Rismaharini dan Bambang DH sebagai pasangan walikota dan wakil walikota yang dilantik pada 28 September 2010, setelah melalui dua putaran menyisihkan pasangan Arif Afandi – Adies Kadir yang diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Obrolan pada waktu itu sungguh menarik berdasar fakta-fakta: (i) pasangan walikota – wakil walikota sebelumnya adalah Bambang DH dan Arif Afandi, (ii) Risma sendiri dikenal sebagai birokrat yang memasyarakat sejak menjadi Kepala Dinas Pertamanan dan kemudian menjadi Kepala Bappeko di era Bambang DH dan Arif Afandi, (iii) Bambang DH tidak dapat mencalonkan kembali sebagai walikota atas fatwa lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi di sisi lain Bambang DH dikenal sebagai loyalis partai, (iv) Arif Afandi sebelum menjadi wakil walikota adalah pimpinan redaksi terkemuka di Surabaya dan kemudian menjadi kader Partai Demokrat setelah masa 2 tahun menjabat wakil walikota.

Bila ditanyakan ketiga sosok ini kepada masyarakat Surabaya pada waktu itu, hampir dapat dipastikan mengenal ketiganya. Ketiganya sungguh marketable bagi kalangan pemilih, siapapun partai pengusungnya. Arif Afandi menjadi cawali setelah menyisihkan tokoh internal partai yang lebih dulu dikenal: Wishnu Wardhana dan Fandi Utomo. Pilihan DPP Partai Demokrat yang merekomendasikan Arif Afandi membuat Fandi Utomo kemudian mencari kendaraan lain, sedangkan Wishnu Wardhana mencukupkan diri dengan tidak melawan keputusan DPP-nya tersebut.

Arif Afandi sebagai cawali dari PD kemudian mempercayakan pasangannya sebagai wakil walikota pada sosok Adies Kadir dari Partai Golkar daripada calon-calon yang lain, misalnya Bambang DH, Risma, ataupun sosok internal maupun eksternal Partai Demokrat.

Sementara PDIP, yang pada pemilihan legislatif telah kehilangan posisi keunggulannya, padahal di pemilu-pemilu sebelumnya senantiasa dimenanginya, tampak tidak cukup pede dengan calonnya sendiri. Sebelumnya, konfercab DPC PDIP Surabaya memilih untuk mencalonkan Saleh Ismail Mukadar dan Bambang DH. Sementara DPP punya pendapat lain: memilih Tri Rismaharini dan Bambang DH sebagai wakilnya.

Majunya Bambang DH ini menampakkan bahwa PDIP tidak cukup pede dengan kaderisasinya. Apalagi lawan yang harus dihadapai saat itu adalah Demokrat yang memajukan Arif Afandi yang notabene punya keuntungan sebagai petahana, meski sebelumnya hanya wakil walikota.

Dalam obrolan dengan kawan-kawan kantor itu, saya sempat menyampaikan bahwa Risma punya peluang besar memenangkan pilwali Surabaya 2010, tetapi posisi politisnya amat rentan, mengingat Risma tidak mempunyai pengalaman untuk berpolitik dalam tanda petik. Andai menang (dan memang menang), Risma harus berkompromi dengan kekuatan pengusungnya, berdamai dengan mereka yang dewan, atau bila tidak, maka masa pemerintahannya tidak akan cukup tenang.

Tidak sampai hitungan tahun. Analisa gathuk mathuk beberapa bulan yang lalu itu terbukti.

***

Ibarat catur, para pemain politik yang berkantor di dewan, berasa sebagai pemain yang bisa memainkan bidak, memajukan kuda, mengatur posisi gajah dan benteng untuk memojokkan Risma. Berupaya agar Risma terjepit posisi skak-mat yang tidak mempunyai posisi pilihan lain selain merubuhkan rajanya.

Kali ini Risma selamat. Para anggota dewan yang merasa sebagai pemain catur, rupanya lupa bahwa mereka pun sebenarnya hanyalah bidak. Langkah hak angket tentang perwali no. 56 dan 57 yang berujung pada pemakzulan Walikota ditentang oleh DPP Partai Politik, baik oleh Demokrat dan juga PDIP, serta partai-partai lainnya. Bahkan kini langkah DPP-DPP Partai Politik itu mengancam balik skak mat para politisi level kota. Pemecatan, pergantian antar waktu a.k.a reshuffle, hingga teguran.

Sebelum kasus perwali tentang iklan itu, Walikota sempat bersitegang dengan Dewan tentang kebijakan Tol Tengah Surabaya. Bahkan kabarnya anggaran Surabaya pun hingga kini belum diketok. Tapi entah mengapa, para politisi malah justru memilih langkah dari kebijakan iklan. Mendagri dan Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap hal tersebut adalah langkah konyol dari Dewan Surabaya. Tak ingin kehilangan muka, maka DPP Partai Demokrat dan DPP PDIP pun turun tangan.

Kini semua pihak merancang langkah-langkah berikutnya. Apakah saling mencoba upaya lain untuk skak-mat, ataukah langkah-langkah saling mengunci sebagaimana kelaziman dunia politik kita seperti dicontohkan oleh para elit politik di pusat. Entah, ditunggu saja.

Sayang beribu sayang, mekanisme check and balance dalam trias politica, rupanya hanya digunakan untuk kepentingan kelompok dan bukan untuk kepentingan rakyat.

[kkpp, 07.02.2011]

Pilwali Surabaya 2010: Milik Petahana

Pilwali 2010 …. inkumben pada ghalibnya sulit dikalahkan. Kinerja dan profesionalisme Risma tampaknya sangat menentukan; sebaliknya CACAK  cuma dianggap “ban serep” dan bukan inkumben sebenarnya. Bagaimanapun calon independent (Fitra) tetap membuktikan kehebatannya dengan menguasai 6% massa pendukungnya yang begitu solid dan konsisten. All the best for profesionalism! – Sritomo Wignyosoebroto, 3 Juni 2010.

Kutipan di atas adalah ungkapan dari Pak Momok, mantan Dekan Fakultas Teknik Industri ITS, beberapa saat setelah hasil quick count diumumkan. Pada waktu itu, LSI menempatkan pasangan Tri Rismaharini – Bambang DH unggul dengan prosentase 38,26, disusul Arif Afandi – Adies Kadir (35,38%), Fandi Utomo – Yulius Bustami (13,98%), BF Sutadi – Mazlan Mansur (6,25%) serta Fitradjaja – Naen Suryono (6,13%).

Dalam konferensi persnya, pihak LSI sempat menghimbau agar menunggu hasil perhitungan manual yang dilakukan KPU, mengingat beda antara pasangan terbanyak pertama dan kedua hanya berselisih 2,88% dan sementara sampling error adalah 2%. LSI rupanya takut kejadian sebagaimana pilgub Jawa Timur sebelumnya -yang menempatkan dua pasangan terbanyak hanya berselisih tipis- terulang.

Tetapi ternyata hasil perhitungan cepat itu kemudian tak berbeda jauh dengan yang ditetapkan KPU pada tanggal 8 Juni 2010. “Tepat pukul 00.20, pasangan Tri Rismaharini – Bambang DH ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih,” ujar Eko Sasmito, Ketua KPU Surabaya. Berdasarkan perhitungan KPU tersebut, Risma-Bambang memperoleh 358.187 suara (38,53%), kemudian Cacak (Arif-Adis) memperoleh 327.516 suara (35,25%), Fandi Utomo – Yulius Bustami dengan 129.172 suara (13,9%), BF Sutadi – Mazlan Masnur dengan 61.648 suara (6,63%), dan Fitra-Naen mendapatkan dukungan 53.110 suara (5,71%). Sumber: KPU Surabaya.

Dengan memperhitungkan jumlah suara tidak sah sebesar 39.307 suara, maka total partisipasi suara adalah sebesar 968.940 dari 2.142.900 pemilih terdaftar atau sebesar 45,216 %.

Meski telah dapat dikatakan usai, walau ada beberapa pasang yang masih mengajukan keberatan melalui jalur hukum, hasil pilwali Surabaya ini menunjukkan bahwa pertarungan utama adalah milih pentahana*, incumbent, yaitu mereka yang secara resmi menjabat jabatan pada periode sebelumnya. Pasangan walikota-wakil walikota Surabaya periode sebelumnya dijabat oleh Bambang DH dan Arif Afandi. Sementara BF Sutadi dan Risma adalah pejabat pemerintah kota. Sutadi pejabat Lurah, Camat hingga jabatan terakhirnya adalah Asisten Pemerintahan. Sementara Risma adalah pejabat di Bappeko dan lebih dikenal saat menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (2005-2008).

Bambang DH dan Arif Afandi kemudian berpisah jalan. Arif Afandi memilih partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya. Sementara Bambang DH yang terkendala putusan Mahkamah Konstitusi untuk maju sebagai walikota memilih loyal kepada partainya, PDIP, yang memintanya maju lagi meski hanya sebagai wakil walikota.

Bambang DH kemudian mengajak Risma, salah satu pejabatnya yang banyak mendapat simpati atas keberhasilan yang nyata dirasakan warga. Bagi warga Surabaya, nyata terbayang “taman” = “risma”.

Sementara Bambang berhasil mengajak Risma, Arif Afandi akhirnya menjadi calon resmi dari Demokrat menyisihkan Fandi Utomo dan Wisnu Wardhana, Ketua DPC PD Surabaya yang sudah menjabat sebagai Ketua DPRD. Arif lantas menggandeng Adies Kadir yang juga Ketua DPC Partai Golkar. Sementara Fandi Utomo yang sejak jauh hari sudah beriklan demi menaikkan kepopulerannya kemudian menggandeng partai-partai lain karena ditolak di partainya sendiri. Sementara PKB, salah satu partai besar di Surabaya, memilih Sutadi dan Mazlan Mansur. Ditambah dengan Fitradjaja yang maju dari jalur perseorangan, maka lengkaplah sudah lima pasangan yang bersaing.

Jadi inilah peta perpartaian di pilwali kemarin: PDIP versus Demokrat-Golkar-PAN versus PKB versus koalisi partai yang dipersatukan oleh Fandi Utomo (PKS, PPP, PDS, PKNU) serta versus wacana non-partai yang diusung Fitradjaja.

Lantas, apakah paramater kepartaian menyebabkan seseorang menjadi pemenang? Jangan lupa ada yang mengibaratkan bahwa partai mirip mesin.

Yang jelas, dua teratas adalah dua pasangan pentahana yang berpisah jalan. Jika dijumlahkan, maka dukungan buat Bambang DH-Arif Afandi adalah 73.78%. Belum lagi bila ditambahkan dengan suara BF Sutadi. Jadilah 80.41% dukungan buat mereka yang telah menjabat sebelumnya.

Mengapa bisa sedemikian dominan? Apakah seluruh warga Surabaya telah puas dengan para pejabat-pejabat pemerintahannya? Bisa jadi ya. Bisa jadi juga terpengaruh hukum kelembaman. Takut berubah. Serta kecenderungan untuk memilih yang lebih dikenal.

Maka wajar saja, bila calon yang pentahana lebih dikenal. Media selama tahun-tahun terakhir lebih banyak mewartakan sang pejabat dibandingkan sang penantang yang tidak cukup persiapannya. Tak heran pula, sang penantang haruslah bermodal lebih, sehingga bisa pasang nama dimana-mana agar mengangkat popularitas setara pentahana. Atau kalau mau pintas, ajak saja artis.

Bagaimanapun, Surabaya telah memilih. Risma telah memperoleh legitimasi dari KPU Surabaya. Di sisi yang lain lebih dari 50% warga Surabaya lebih asyik berlibur. Bagi mereka siapapun walikota tak bakal mengubah wajah kota. Mereka seolah lupa, 12 tahun yang lalu, mereka tak bakal bisa memilih calon walikotanya secara langsung karena sudah ada nama yang dititipkan dari rezim.

Di sisi yang lain, sebagaimana dikutip di atas, kehadiran Fitradjaja sebagai calon independen layak diapresiasi. Kemampuan lolos dari jebakan administrasi yang mensyaratkan batas minimal 3% adalah wujud gerakan pro rakyat yang masif. Meski demikian, gerakan itu belum cukup tangguh menggoyang licinnya dunia perpolitikan yang penuh pelumas.

Yang masih misteri hingga kini, berapa sih dana kampanye yang dihabiskan dalam pilwali ini? Dari mana saja?

(kkpp, 11.06.2010)