Seseorang kawan kantor menyentil nama saya di milis alumni, pada sebuah thread tentang kondisi perpolitikan Surabaya belakangan ini. Bagaimanapun Walikota Surabaya saat ini adalah alumni kami, begitu halnya beberapa anggota dewan juga sosok yang kami kenal. Tak heran, bahasan tersebut hinggap di milis alumni ITS terbesar.

Sentilan itu tiba-tiba mengingatkan saya pada sebuah masa, beberapa bulan yang lalu.

Menjelang pertengahan 2010, Surabaya dalam masa pemilihan mencari walikotanya. Dalam sebuah obrolan ringan dengan kawan-kawan di kantor, kami mendiskusikan beberapa skenario dari analisa gathuk mathuk Tentunya seputar peluang siapa yang bakal memimpin Surabaya dan bagaimana kemudian masa depan Surabaya dipertaruhkan.

Pada waktu itu ada lima bakal calon (baca juga: Pilwali Surabaya 2010: Milik Petahana) yang kemudian memunculkan pasangan terpilih dari calon yang diusung oleh Partai PDIP, Tri Rismaharini dan Bambang DH sebagai pasangan walikota dan wakil walikota yang dilantik pada 28 September 2010, setelah melalui dua putaran menyisihkan pasangan Arif Afandi – Adies Kadir yang diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar.

Obrolan pada waktu itu sungguh menarik berdasar fakta-fakta: (i) pasangan walikota – wakil walikota sebelumnya adalah Bambang DH dan Arif Afandi, (ii) Risma sendiri dikenal sebagai birokrat yang memasyarakat sejak menjadi Kepala Dinas Pertamanan dan kemudian menjadi Kepala Bappeko di era Bambang DH dan Arif Afandi, (iii) Bambang DH tidak dapat mencalonkan kembali sebagai walikota atas fatwa lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi di sisi lain Bambang DH dikenal sebagai loyalis partai, (iv) Arif Afandi sebelum menjadi wakil walikota adalah pimpinan redaksi terkemuka di Surabaya dan kemudian menjadi kader Partai Demokrat setelah masa 2 tahun menjabat wakil walikota.

Bila ditanyakan ketiga sosok ini kepada masyarakat Surabaya pada waktu itu, hampir dapat dipastikan mengenal ketiganya. Ketiganya sungguh marketable bagi kalangan pemilih, siapapun partai pengusungnya. Arif Afandi menjadi cawali setelah menyisihkan tokoh internal partai yang lebih dulu dikenal: Wishnu Wardhana dan Fandi Utomo. Pilihan DPP Partai Demokrat yang merekomendasikan Arif Afandi membuat Fandi Utomo kemudian mencari kendaraan lain, sedangkan Wishnu Wardhana mencukupkan diri dengan tidak melawan keputusan DPP-nya tersebut.

Arif Afandi sebagai cawali dari PD kemudian mempercayakan pasangannya sebagai wakil walikota pada sosok Adies Kadir dari Partai Golkar daripada calon-calon yang lain, misalnya Bambang DH, Risma, ataupun sosok internal maupun eksternal Partai Demokrat.

Sementara PDIP, yang pada pemilihan legislatif telah kehilangan posisi keunggulannya, padahal di pemilu-pemilu sebelumnya senantiasa dimenanginya, tampak tidak cukup pede dengan calonnya sendiri. Sebelumnya, konfercab DPC PDIP Surabaya memilih untuk mencalonkan Saleh Ismail Mukadar dan Bambang DH. Sementara DPP punya pendapat lain: memilih Tri Rismaharini dan Bambang DH sebagai wakilnya.

Majunya Bambang DH ini menampakkan bahwa PDIP tidak cukup pede dengan kaderisasinya. Apalagi lawan yang harus dihadapai saat itu adalah Demokrat yang memajukan Arif Afandi yang notabene punya keuntungan sebagai petahana, meski sebelumnya hanya wakil walikota.

Dalam obrolan dengan kawan-kawan kantor itu, saya sempat menyampaikan bahwa Risma punya peluang besar memenangkan pilwali Surabaya 2010, tetapi posisi politisnya amat rentan, mengingat Risma tidak mempunyai pengalaman untuk berpolitik dalam tanda petik. Andai menang (dan memang menang), Risma harus berkompromi dengan kekuatan pengusungnya, berdamai dengan mereka yang dewan, atau bila tidak, maka masa pemerintahannya tidak akan cukup tenang.

Tidak sampai hitungan tahun. Analisa gathuk mathuk beberapa bulan yang lalu itu terbukti.

***

Ibarat catur, para pemain politik yang berkantor di dewan, berasa sebagai pemain yang bisa memainkan bidak, memajukan kuda, mengatur posisi gajah dan benteng untuk memojokkan Risma. Berupaya agar Risma terjepit posisi skak-mat yang tidak mempunyai posisi pilihan lain selain merubuhkan rajanya.

Kali ini Risma selamat. Para anggota dewan yang merasa sebagai pemain catur, rupanya lupa bahwa mereka pun sebenarnya hanyalah bidak. Langkah hak angket tentang perwali no. 56 dan 57 yang berujung pada pemakzulan Walikota ditentang oleh DPP Partai Politik, baik oleh Demokrat dan juga PDIP, serta partai-partai lainnya. Bahkan kini langkah DPP-DPP Partai Politik itu mengancam balik skak mat para politisi level kota. Pemecatan, pergantian antar waktu a.k.a reshuffle, hingga teguran.

Sebelum kasus perwali tentang iklan itu, Walikota sempat bersitegang dengan Dewan tentang kebijakan Tol Tengah Surabaya. Bahkan kabarnya anggaran Surabaya pun hingga kini belum diketok. Tapi entah mengapa, para politisi malah justru memilih langkah dari kebijakan iklan. Mendagri dan Hakim Mahkamah Konstitusi menganggap hal tersebut adalah langkah konyol dari Dewan Surabaya. Tak ingin kehilangan muka, maka DPP Partai Demokrat dan DPP PDIP pun turun tangan.

Kini semua pihak merancang langkah-langkah berikutnya. Apakah saling mencoba upaya lain untuk skak-mat, ataukah langkah-langkah saling mengunci sebagaimana kelaziman dunia politik kita seperti dicontohkan oleh para elit politik di pusat. Entah, ditunggu saja.

Sayang beribu sayang, mekanisme check and balance dalam trias politica, rupanya hanya digunakan untuk kepentingan kelompok dan bukan untuk kepentingan rakyat.

[kkpp, 07.02.2011]